Perdana Menteri Inggris mengumumkan rencana untuk memberikan wewenang lebih besar kepada walikota regional dalam mengelola pajak penghasilan. Langkah ini disebut sebagai upaya memberikan kekuasaan kepada setiap wilayah tanpa terkecuali.
Menurut rencana tersebut, walikota seperti Andy Burnham akan memiliki kendali lebih luas atas sebagian pendapatan pajak di daerahnya masing-masing. Tujuannya adalah mempercepat pengambilan keputusan lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Kritik langsung muncul dari beberapa pihak yang menilai rencana ini masih kurang rinci. Mereka khawatir implementasinya bisa menghadapi hambatan administratif yang rumit di tingkat lokal.
Salah satu konteks penting di balik rencana ini adalah tren desentralisasi yang sudah berjalan di Inggris sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa wilayah seperti Greater Manchester telah lebih dulu mendapatkan otonomi lebih besar dalam pengelolaan transportasi dan perumahan, sehingga pembagian pajak ini bisa menjadi kelanjutan alami dari proses tersebut.
Dampak potensialnya adalah kemungkinan walikota daerah bisa mengalokasikan dana pajak untuk proyek infrastruktur yang lebih tepat sasaran. Misalnya, daerah yang memiliki tantangan ekonomi khusus bisa menyesuaikan kebijakan fiskal tanpa harus menunggu persetujuan pusat terlalu lama.
Namun, para pengamat mengingatkan bahwa keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada kapasitas administrasi lokal. Daerah dengan sumber daya manusia terbatas mungkin kesulitan mengelola sistem pajak yang lebih kompleks dibandingkan pemerintah pusat.
Selain itu, rencana ini juga bisa memengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam jangka panjang. Jika berhasil, model ini berpotensi menjadi contoh bagi negara lain yang ingin memperkuat otonomi regional tanpa memecah kesatuan fiskal nasional.
